peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah kabupaten biasanya berupa. Keputusan kepala daerah, yang mencakup: 1) Keputusan gubernurPeraturan Desa adalah peraturan perundang-undang yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah kabupaten biasanya berupa

Kepala Desa. Intisari Jawaban Ulasan Lengkap Kedudukan Peraturan Kepala Daerah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”). APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh. Penomoran Produk Hukum Daerah yang berupa pengaturan termasuk Perkada menggunakan nomor bulat. 3. Peraturan bersama Bupati, yang selanjutnya disebut PB. Jenis Produk Hukum di Desa. Merujuk buku Aku Warga Negara Indonesia (Depdiknas, 2009:47), pembagian fungsi tersebut adalah sebagai berikut: Fungsi legislatif di negara Indonesia dijalankan oleh. 10. 6. Pemerintahan Kabupaten dan Kota (pasal 9). 4. 11 Ibid Sehingga, adalah jelas bahwa suatu Perda yang bertentangan dengan undang-undang (“UU”) tidak dapat diuji di MK, karena MK tidak memiliki kewenangan untuk itu. bagian dari peraturan daerah yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa dimana tata cara pembentukannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sesuai Peraturan tersebut, maka yang dimaksud Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan danSusunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 komposisinya sebagai berikut : 1. Pembangunan Desa adalah. Contoh dinas daerah, yaitu dinas pendapatan, dinas pendidikan dan pengajaran, dinas kesehatan, serta dinas pariwisata, seni, dan budaya. Pembentukan peraturan daerah dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. PERATURAN DESA; Peraturan ini merupakan peraturan yang tertinggi yang ada di desa yang dibuat secara bersama-sama oleh kepala desa dan BPD yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat. Anggota DPRD. 2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima. semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah. 2. (4) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama dengan Gubernur. 12. 26. Peraturan Daerah yang meliputi: a. Untuk melihat Produk Hukum Daerah kabupaten Garut, klik jdih. , 30. Jenis Peraturan Perundang undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang. Seorang guru SMP Negeri 1 Sidodadi, Lamongan, Jawa Timur membotaki kepala 19 siswi kelas IX karena tidak mengenakan dalaman kerudung alias ciput. 1. Kabupaten/Kota dicabut/revisi oleh Kemendagri. Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; b. kabupaten serta peraturan kepala daerah yang disusun. Pengertian ordinansi daerah tersebut dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-invitasi, antara tak: Undang-undang tentang. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama. Pasal 15 Pada saat Peraturan Daerah İni mulaİ berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gİanyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (IRmbaran. Penerimaan pajak rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang2. Peratudan Daerah (Perda) Propinsi dan Peraturan Daerah (perda) Kabupaten. Jalan yang terakhir yang dilakukan oleh Kepala Daerah untuk menjinakkan anggota DPRD yang krltls adalah dengan menyingkirkannya darl kelembagaan tersebut, yangsangat populer dikenal sebagai Recalling. (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerjasama antar-Desa. Akuntansi Keuangan Pemerintahan sekarang memasuki Era Desentralisasi, maka pelaksanaan akuntansi pemerintahan itu ada di daerah-daerah (Provinsi ataupun Kabupaten), kemudian daerah-daerah tersebut menyampaikan laporannya ke Pemerintah Pusat. Artinya, kewenangan pembatalan Peraturan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat telah diberikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat didaerah. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur. Perda Provinsi dibentuk dengan cara membuat Rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu, kemudian Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk. [1]Keputusan Bupati Dilansir Dari Ensiklopedia, Peraturan Daerah Yang Dibuat Oleh Kepala Daerah Kabupaten Biasanya Berupa. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi. b. 4. Sebagian besar wilayah kabupaten ini berupa perbukitan dan pegunungan kapur, yakni bagian dari Pegunungan Sewu. PP No. Izin Pengelolaan Tempat Parkir adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas yang selanjutnya disingkat IPTP. Pasal 153 ayat (1) huruf a UU 23/2014 bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. kamar. Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk regulasi yang dibuat oleh kepala daerah kabupaten untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di wilayah. 2. Peraturan Daerah Provinsi b. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas. Bagaimana mekanisme pencabutan/pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Dari buku Ilmu Perundang-undangan oleh Maria Farida Indrati, peraturan daerah adalah peratu…Peraturan daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. keputusan bupati. NASKAH AKADEMIK TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN. 2020 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab Peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah kabupaten biasanya berupa…. Bentuk Umum Peraturan Daerah yang Dibuat oleh Kepala Daerah Kabupaten, Foto: Unsplash. Kepala Daerah menyampaikan Perda dan Perkada tersebut kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Perkada ditetapkan12. Kata Kunci : Peraturan Daerah, Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I. 15/2006). Saat ini Kabupaten Garut terdiri dari 403 buah Desa yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Garut Kota. Kebijakan. Sebaliknya, bagian Penjelasan Umum butir 7 UU Pemda tersebut, Perda dibuat oleh. hukum daerah yang disusun oleh pemerintah daerah terhadap obesitas peraturan perundang-undangan yang. Dokumen ini juga membandingkan RUU dengan UU yang berlaku dan. 1 Lihat jawabanPeraturan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 163 III. 2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Bisnis Indonesia – Selasa, 25 April 2017 - 30 Mei 2017. H. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi,. Dalam hal ini Pasal 99 PP No. tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa/LurahPembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi: a. Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. [1] Menurut Pasal 1 angka 8 UU 15/2019 , peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan. sejak diajukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Peraturan Presiden (Perpres). Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya. Sebagai contoh Kabupaten/Kota yang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. c. keputusan bupati adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah di Kabupaten tentu memiliki landasan hukum yang mengikat, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten. 1 Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “good governance” Oleh : H. Let's share jamak information ! Pengertian peraturan daerah atau yang biasanya disebut dengan perda boleh dibagi menjadi peraturan daerah daerah dan peraturan daerah kabupaten/kota. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum membedakan secara tegas mengenai jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau. bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;. Bandung, 10 Juli 2021 (Tanda tangan) Dadang. 9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Kedududukan hukum Peraturan Kepala Daerah, diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa; “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan. daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kepala daerah berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Prosedur yang dimaksud adalah melalui Mahkamah Agung RI karena Mahkamah Agung RI dapat melakukan judicial review terhadap peraturan daerah yang dinilai bermasalah untuk membuktikan apakah peraturan daerah-peraturan daerah itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. Di dalam kepustakaan ataupun dalam praktik, dikenal ada 2 (dua) macam hak menguji (toetsingsrecht), yakni: (1) hak menguji formil (formale toetsingsrecht) dan (2) hak uji materiil. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 2. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa kebijakan daerah yaitu peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sehubungan dengan tugas dan wewenang DPRD membuat Perda, UU No. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026. teknis sebagai tindak lanjut dari peraturan yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi. Keputusan kepala daerah, yang mencakup: 1) Keputusan gubernur Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Ang- garan Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab-an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah:8 (a) Rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelak- yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. 2011 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 2 PANCASILA. Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai; f. 02 Kas di Bendaha ra Penerimaan xxx Pada saat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, PPK. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perintah daerah otonom. Dalam artikel ini, kami akan mengupas lebih. 1 Peraturan daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan. Kewenangan Gubernur dalam hal pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah bentuk dari dekonsentrasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnyaPERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PASAR MODERN DAN. Dilansir dari Ensiklopedia, peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah kabupaten biasanya berupa keputusan bupati. Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan. 3. Untuk memastikan Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan DPRD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka dilakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dimaksud. 10. Misalnya di Kabupaten Bulukumba Perda tentang Pilkades menyatu dengan Perda tentang Perangkat Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota. Dalam artikel Pemerintah Perbarui Regulasi JDIH, JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan. 2. 23. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten; 8. 29. Adapun lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji Peraturan Daerah yaitu Mahkamah Agung (“MA”) sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. II. penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD, paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya11. Lain-lain PAD yang Sah. 2011, terdapat tiga jenis peraturan yang dapat dibuat oleh Daerah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yaitu: a. Peraturan Kepala Daerah. Pembahasan dan Penjelasan. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. Peraturan Daerah ini sangat penting dan memiliki kekuatan hukum untuk mengatur. Sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU Nomor 32/2004 yang menegaskan bahwa peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau PUU yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh. PRAYOGI DWI SULISTYO. c. 25 Tahun 2004 mengenal dalam pembentukan Peraturan Daerah apa yang disebut dengan persetujuan bersama. 2. [2] Pasal 25 ayat (1). Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Pada Judul Peraturan Daerah perubahan ditambahkan frase PERUBAHAN ATAS didepan nama peraturan daerah yang diubah. 000. by Ahmad Jazuli. Peraturan daerah adalah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Abstract. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau 3 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 154. Namun, kejadian beberapa hari terakhir ini pada sejumlah kepala daerah jadi preseden buruk dan alarm bahaya bagi pembangunan daerah. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut. Pasal 22 : Peraturan Kepala Daerah tentang Pembina dan Pengawas. a. Barlian Peraturan Daerah Kedududukan hukum Peraturan Kepala Daerah, diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa; “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh. 9 2. (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),. 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi, “Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan. perubahan APBD-nya harus diatur dalam peraturan kepala daerah. Selain itu, perda juga berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan kepastian bagi setiap warga di kabupaten tersebut. lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan. (4)RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Hal ini kiranya perlu dipahami oleh Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. 0 8. Peran pemerintah daerah dibutuhkan karena Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH 5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1998. Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Daerah yang meliputi: a. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU 12/2011 tidak mengenal keputusan gubernur. 2. Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan DaerahMenurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun produk hukum daerah yang bersifat penetapan adalah keputusan kepala daerah dan penetapan kepala daerah. 4. Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa. kepada kepala daerah melalui SKPD terkait. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun.